BeritaBisnisPolitik

Mengenal Aturan dan Undang-Undang Ruang Hukum Bisnis di Indonesia

41
×

Mengenal Aturan dan Undang-Undang Ruang Hukum Bisnis di Indonesia

Share this article

Dalam dunia bisnis di Indonesia, memahami aturan dan undang-undang yang berlaku adalah langkah penting untuk menjaga kelancaran operasi dan mencegah masalah hukum yang dapat merugikan. Artikel ini akan membahas beberapa peraturan utama yang perlu Anda pahami ketika ingin berbisnis di Indonesia.

Pendirian Perusahaan

Langkah pertama yang harus Anda ambil saat memulai bisnis di Indonesia adalah memahami proses pendirian perusahaan dan memilih bentuk perusahaan yang sesuai dengan rencana Anda. Berikut adalah rincian langkah-langkahnya:

1. Pilih Bentuk Perusahaan

Pertama, Anda harus memilih bentuk perusahaan yang paling cocok untuk bisnis Anda. Di Indonesia, bentuk-bentuk perusahaan yang umum adalah PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennootschap), dan Firma. Setiap bentuk memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda, seperti jumlah pemegang saham, tanggung jawab, dan kewajiban.

2. Penyusunan Akta Pendirian

Setelah memilih bentuk perusahaan, Anda perlu menyusun akta pendirian perusahaan. Akta ini berisi informasi tentang tujuan bisnis, alamat perusahaan, susunan pengurus, dan informasi lain yang diperlukan. Biasanya, Anda akan membutuhkan bantuan notaris untuk menyusun akta ini.

3. Pengurusan Izin Usaha

Berikutnya, Anda perlu mengurus izin usaha yang diperlukan untuk jenis bisnis Anda. Beberapa bisnis memerlukan izin khusus dari instansi terkait, tergantung pada sektor dan jenis usaha. Pastikan Anda memahami jenis izin yang diperlukan dan melengkapinya sesuai prosedur.

4. Pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu

Setelah akta pendirian dan izin usaha selesai, Anda harus mendaftarkan perusahaan Anda di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang ada di daerah Anda. Pendaftaran ini akan memberikan Anda Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan angka identifikasi lain yang diperlukan untuk urusan pajak dan administrasi.

5. Membuka Rekening Bank Perusahaan

Selanjutnya, Anda perlu membuka rekening bank atas nama perusahaan. Rekening ini akan digunakan untuk keperluan transaksi bisnis dan administrasi keuangan.

6. Registrasi Online

Beberapa langkah pendirian perusahaan dapat dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah. Ini mempermudah proses dan mengurangi waktu yang diperlukan.

Proses pendirian perusahaan di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Jika Anda merasa bingung atau memerlukan bantuan, konsultasikan dengan ahli hukum atau profesional yang berpengalaman dalam pendirian perusahaan di Indonesia.

Izin Usaha

Setelah berhasil memilih bentuk perusahaan dan menyusun akta pendirian, langkah selanjutnya adalah mengurus izin usaha yang diperlukan untuk jenis bisnis Anda. Dalam beberapa sektor, izin usaha khusus diperlukan sebagai persyaratan hukum. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

1. Identifikasi Jenis Izin yang Diperlukan

Tentukan jenis izin usaha yang diperlukan berdasarkan jenis bisnis yang Anda jalankan. Beberapa jenis bisnis mungkin memerlukan izin khusus dari instansi tertentu, seperti izin kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisnis makanan atau minuman.

2. Persiapkan Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan

Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha. Dokumen ini dapat meliputi rencana bisnis, dokumen perusahaan, surat izin dari pemilik lokasi usaha, dan dokumen lain yang diminta oleh instansi terkait.

3. Ajukan Permohonan Izin

Ajukan permohonan izin ke instansi yang berwenang sesuai dengan jenis bisnis Anda. Setiap instansi memiliki prosedur dan formulir yang berbeda. Pastikan Anda mengisi formulir dengan lengkap dan akurat serta melampirkan dokumen yang diminta.

4. Tindak Lanjut dan Koordinasi

Setelah mengajukan permohonan izin, Anda mungkin perlu melakukan tindak lanjut atau koordinasi dengan instansi terkait. Ini bisa melibatkan verifikasi dokumen, pemeriksaan lokasi usaha, atau tahap evaluasi lainnya.

5. Terbitnya Izin

Jika permohonan Anda disetujui, Anda akan menerima izin usaha resmi dari instansi yang bersangkutan. Pastikan Anda menyimpan salinan izin ini dengan baik dan selalu siap untuk diperiksa.

6. Perpanjangan Izin

Beberapa izin usaha memiliki batas waktu berlaku. Pastikan Anda memantau masa berlaku izin dan memperbarui atau memperpanjang izin tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengurus izin usaha adalah tahap penting dalam menjalankan bisnis yang legal dan sah di Indonesia. Pastikan Anda memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan jenis bisnis yang Anda jalankan. Jika Anda merasa kesulitan, konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan bisnis untuk mendapatkan panduan yang lebih detail.

Pajak

Setelah Anda berhasil mendirikan perusahaan dan mengurus izin usaha, langkah selanjutnya adalah memahami dan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku untuk bisnis Anda. Pajak adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis yang legal dan berkontribusi pada pembangunan negara. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan terkait pajak bisnis:

1. Pendaftaran NPWP

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identifikasi pajak yang diperlukan untuk setiap perusahaan dan individu yang melakukan aktivitas ekonomi. Anda perlu mendaftarkan perusahaan Anda untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan semua transaksi yang berhubungan dengan pajak.

2. Jenis Pajak yang Berlaku

Terdapat beberapa jenis pajak yang mungkin berlaku untuk bisnis Anda, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pastikan Anda memahami jenis-jenis pajak ini dan menghitung besarnya pajak yang harus Anda bayar.

3. Penyetoran Pajak

Anda perlu mengetahui jadwal penyetoran pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak biasanya harus disetor dalam jangka waktu tertentu, baik bulanan atau tahunan, tergantung jenis pajak yang berlaku.

4. Pelaporan Pajak

Anda juga harus melaporkan pajak secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan ini meliputi laporan pajak bulanan, triwulanan, atau tahunan, tergantung pada jenis pajak dan jumlah transaksi bisnis Anda.

5. Penghitungan dan Pengajuan SPT

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah pendapatan dan pengeluaran bisnis Anda kepada pihak pajak. Anda perlu menghitung dan mengajukan SPT tepat waktu agar tidak ada keterlambatan pembayaran pajak.

6. Bantuan Profesional

Ketentuan pajak bisa rumit, terutama jika Anda baru dalam dunia bisnis. Pertimbangkan untuk menggunakan jasa ahli akuntansi atau konsultan pajak yang akan membantu Anda mengelola aspek perpajakan bisnis dengan benar.

Penting untuk menjaga ketaatan terhadap kewajiban pajak Anda sebagai pengusaha. Pajak yang dibayar secara tepat waktu dan benar akan membantu Anda menghindari masalah hukum dan memastikan keberlangsungan bisnis Anda secara legal. Jika Anda merasa kesulitan atau bingung, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional pajak yang berpengalaman.

Ketenagakerjaan

Sebagai pengusaha, Anda juga perlu memahami dan mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan Anda dan mematuhi hak-hak mereka. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan:

1. Perjanjian Kerja

Ketika Anda mempekerjakan karyawan, Anda perlu menyusun perjanjian kerja yang jelas dan sah. Perjanjian ini meliputi hal-hal seperti gaji, jam kerja, cuti, dan tanggung jawab pekerjaan.

2. Upah dan Tunjangan

Pastikan Anda membayar upah sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja. Selain upah pokok, Anda juga harus memahami pemberian tunjangan atau insentif lain yang mungkin diberikan kepada karyawan.

3. Jam Kerja

Ketentuan jam kerja termasuk dalam aturan ketenagakerjaan. Pastikan Anda mematuhi batas jam kerja yang diatur, termasuk istirahat dan waktu lembur.

4. Cuti dan Perizinan

Anda perlu memahami hak karyawan terkait cuti, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting lainnya. Pastikan Anda memberikan izin atau cuti sesuai peraturan yang berlaku.

5. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan

Anda memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan Anda di tempat kerja. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas yang aman dan menjaga standar kesehatan yang diperlukan.

6. Hubungan Industrial

Hubungan yang baik antara pengusaha dan karyawan penting untuk kelancaran bisnis. Anda perlu menjaga komunikasi yang baik dan memberikan respon terhadap masukan atau keluhan karyawan.

7. Kewajiban Pemberhentian

Jika Anda perlu memberhentikan karyawan, Anda perlu memahami kewajiban hukum terkait hal ini. Karyawan memiliki hak-hak terkait pemberhentian, seperti hak atas pesangon atau uang penggantian.

Mematuhi aturan ketenagakerjaan bukan hanya tentang kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun lingkungan kerja yang adil dan produktif. Jaga komunikasi yang baik dengan karyawan Anda dan jangan ragu untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan.

Perlindungan Konsumen

Sebagai pengusaha, Anda memiliki tanggung jawab untuk memberikan produk atau layanan yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam bisnis yang membantu membangun reputasi yang baik dan menjaga kepercayaan pelanggan. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan terkait perlindungan konsumen:

1. Kualitas Produk atau Layanan

Pastikan produk atau layanan yang Anda tawarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jangan mengabaikan kualitas demi mengurangi biaya produksi.

2. Informasi yang Jelas

Berikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan Anda kepada konsumen. Ini meliputi informasi mengenai harga, bahan baku, cara penggunaan, dan efek samping (jika ada).

3. Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak-hak yang perlu dihormati, seperti hak atas informasi, hak atas barang atau layanan yang aman, dan hak untuk mengajukan keluhan.

4. Penanganan Keluhan

Jika ada keluhan dari konsumen terkait produk atau layanan Anda, tanggapi dengan cepat dan solutif. Berikan penjelasan atau tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah.

5. Praktik Bisnis yang Etis

Hindari praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penjualan paksa, atau manipulasi informasi.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Anda perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

7. Label dan Informasi Produk

Pastikan produk Anda memiliki label yang mencantumkan informasi penting, seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, dan nomor izin edar (JIKA ADA).

Perlindungan konsumen adalah bagian penting dalam menjaga reputasi bisnis Anda dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Dengan memberikan produk atau layanan yang berkualitas dan menjaga transparansi, Anda dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas basis pelanggan Anda.

8. Penanganan Data Pribadi

Jika bisnis Anda mengumpulkan, menyimpan, atau mengolah data pribadi pelanggan atau karyawan, Anda harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan terkait penanganan data pribadi:

  • Ketentuan Undang-Undang: Pastikan Anda memahami Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Anda harus mematuhi persyaratan pengumpulan, pengolahan, dan perlindungan data pribadi.
  • Kebijakan Privasi: Sediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami bagi pengguna atau pelanggan Anda. Kebijakan ini harus menjelaskan bagaimana Anda mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi.
  • Persetujuan: Pastikan Anda mendapatkan persetujuan yang jelas dan sah dari individu sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka. Ini bisa melalui formulir persetujuan atau mekanisme lain yang sesuai.
  • Keamanan Data: Lindungi data pribadi dengan baik dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan siber yang tepat. Hindari kebocoran data atau akses yang tidak sah.
  • Hak Individu: Pastikan Anda menghormati hak individu terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses data, mengoreksi data yang salah, dan menghapus data jika diperlukan.

9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai pengusaha, Anda juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Berbisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat membangun reputasi yang baik dan memberikan dampak positif. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan:

  • CSR (Corporate Social Responsibility): Pertimbangkan untuk memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti donasi, program sosial, atau kegiatan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas sekitar.
  • Praktik Berkelanjutan: Lakukan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini bisa berupa penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, atau pengurangan polusi.
  • Transparansi: Beri tahu pelanggan dan karyawan tentang program CSR dan praktik berkelanjutan yang Anda jalankan. Transparansi akan membangun kepercayaan dan menginspirasi pihak lain untuk ikut berkontribusi.

Dengan mematuhi peraturan dan berpraktik bisnis yang bertanggung jawab, Anda tidak hanya berkontribusi pada kesuksesan bisnis Anda, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah langkah penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang diberikan kepada individu atau pemilik untuk melindungi karya-karya kreatif, inovasi, atau kreasi intelektual yang dihasilkan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas karya seni, musik, tulisan, hingga inovasi teknologi. Tujuan dari perlindungan HKI adalah untuk memberikan insentif kepada pencipta atau inovator untuk terus berkarya serta melindungi hak-hak mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Berikut adalah beberapa bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang umum diakui:

  1. Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya-karya yang memiliki unsur kreatifitas, seperti tulisan, musik, seni, film, dan perangkat lunak. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual karya tersebut.
  2. Merek Dagang: Merek dagang melindungi identitas bisnis atau produk, seperti nama merek, logo, dan slogan. Merek dagang memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas bisnis dan melindungi dari penggunaan yang tidak sah.
  3. Patent: Patent melindungi inovasi teknologi atau penemuan baru yang memiliki manfaat teknis. Pemilik patent memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan, menjual, dan menggunakan inovasi tersebut selama jangka waktu tertentu.
  4. Desain Industri: Hak desain industri melindungi tampilan visual suatu produk, seperti bentuk, pola, atau ornamentasi. Ini mencegah orang lain menghasilkan produk serupa dengan tampilan yang mirip.
  5. Hak Rahasia Dagang: Hak rahasia dagang melindungi informasi rahasia bisnis yang memiliki nilai komersial, seperti formula, metode produksi, atau strategi pemasaran. Pemilik hak rahasia dapat mengatur penggunaan dan penyebaran informasi ini.
  6. Indikasi Geografis: Indikasi geografis melindungi produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki reputasi atau kualitas khusus karena berasal dari wilayah tersebut.

Penting untuk memahami jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang relevan dengan bisnis Anda dan melindungi aset intelektual Anda dengan mendaftarkan hak-hak tersebut jika diperlukan. Perlindungan HKI akan membantu melindungi inovasi Anda dari penggunaan yang tidak sah dan mendorong kreativitas serta inovasi dalam dunia bisnis.

Perizinan Lingkungan

Pengajuan Permohonan: Proses dimulai dengan mengajukan permohonan perizinan lingkungan ke otoritas yang berwenang, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) di tingkat daerah. Permohonan ini harus menyertakan informasi rinci tentang kegiatan bisnis atau proyek yang akan dilakukan.

Studi Dampak Lingkungan (AMDAL): Untuk proyek atau kegiatan bisnis yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, biasanya diperlukan studi dampak lingkungan (AMDAL). Ini adalah proses analisis mendalam tentang dampak positif dan negatif yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Hasil dari studi AMDAL akan dianalisis oleh otoritas lingkungan. Jika ditemukan bahwa dampak negatif signifikan mungkin terjadi, otoritas dapat memberikan persyaratan tambahan atau mengajukan rekomendasi untuk mengurangi dampak tersebut.

Pengumuman: Beberapa izin lingkungan mungkin melibatkan pengumuman kepada masyarakat terkait rencana kegiatan bisnis atau proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

Evaluasi dan Persetujuan: Setelah proses analisis selesai, otoritas lingkungan akan mengevaluasi semua informasi yang telah diajukan. Jika proyek atau kegiatan bisnis dianggap memenuhi persyaratan lingkungan dan dapat dijalankan dengan dampak minimal, maka izin perizinan lingkungan akan diberikan.

Pemantauan dan Pelaporan: Setelah izin diberikan, bisnis atau proyek yang bersangkutan harus melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Pemantauan ini melibatkan pengumpulan data dan pelaporan kepada otoritas lingkungan.

Sanksi dan Tindakan: Jika bisnis atau proyek melanggar ketentuan yang diatur dalam izin perizinan lingkungan, otoritas lingkungan dapat memberikan sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proses Perizinan Lingkungan adalah bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis atau proyek dijalankan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Melalui proses ini, bisnis diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mengacu pada regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (kota atau kabupaten) untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan bisnis di wilayah tersebut. Peraturan daerah biasanya disusun berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi setempat, serta berfungsi untuk melengkapi peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Peraturan Daerah:

Beragam Ruang Lingkup: Peraturan Daerah mencakup berbagai aspek kehidupan dan bisnis di wilayah tertentu, seperti zonasi, perizinan usaha, lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Penyesuaian dengan Kondisi Lokal: Karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, Peraturan Daerah dirancang untuk lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang unik bagi wilayah mereka.

Pengaturan Tempat Usaha: Beberapa Peraturan Daerah mengatur mengenai izin dan persyaratan untuk membuka tempat usaha di wilayah tersebut. Hal ini melibatkan peraturan terkait pembangunan, penataan, dan penggunaan lahan.

Peraturan Zonasi: Peraturan Daerah dapat mengatur tentang zonasi wilayah, seperti zona perumahan, zona industri, zona komersial, dan lainnya. Ini bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan tujuan dan karakteristik setiap zona.

Ketentuan Kebersihan: Beberapa Peraturan Daerah dapat mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan, dan sanitasi. Ini bertujuan untuk menjaga lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penduduk setempat.

Penggunaan Sumber Daya Alam: Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam yang perlu dilestarikan, Peraturan Daerah dapat mengatur penggunaan, konservasi, dan perlindungan sumber daya alam tersebut.

Pajak dan Retribusi: Peraturan Daerah juga mencakup ketentuan mengenai pajak dan retribusi yang harus dibayarkan oleh warga atau bisnis di wilayah tersebut. Hal ini untuk mendukung pendapatan daerah dan pelayanan publik.

Penerapan dan Penegakan: Peraturan Daerah harus diimplementasikan dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang di tingkat daerah. Ini melibatkan proses pengawasan, penegakan hukum, dan tindakan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Penting bagi bisnis untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah operasi mereka. Melanggar Peraturan Daerah dapat mengakibatkan sanksi dan dampak negatif pada reputasi bisnis. Oleh karena itu, menjaga pemahaman terkait peraturan setempat adalah hal yang penting dalam menjalankan operasi bisnis secara sah dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan

Memahami peraturan dan undang-undang bisnis di Indonesia adalah langkah penting untuk menjalankan bisnis dengan sukses dan kepatuhan. Dengan mematuhi aturan ini, Anda akan menjaga reputasi bisnis Anda dan menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin informasi lebih rinci tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi profesional hukum atau konsultan bisnis yang berpengalaman. Mereka akan membantu Anda menjalankan bisnis dengan baik dalam bingkai hukum yang benar.

Sulut Viral Grup